Makalah Kemiskinan (Demografi)

MAKALAH

MASALAH KEMISKINAN PENDUDUK DI INDONESIA

Untuk memenuhi tugas matakuliah Geografi Penduduk dan Tenaga Kerja

Dosen Pembimbing:

Dr. Budijanto, M.Sos

Oleh:

Alistiqomah                 (130722607356)

Fatma Roisatin N.        (130722616093)

Hanri Bawafi               (130722607384)

Mohammad Arif O.     (130722616072)

Offering: H

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN GEOGRAFI

NOPEMBER 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah dengan judul Masalah Kemiskinan Penduduk Di Indonesia.

Keberhasilan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1.      Dr. Budijanto, M.Sos, selaku Dosen Pembimbing matakuliah Geografi Penduduk dan Tenaga Kerja,

2.      Orang tua penulis yang telah banyak memberi dukungan baik moril maupun materiil,

3.      Serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Akhir kata, karya penulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami senantiasa menampung kritik dan saran untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menambah wawasan serta kepekaan kita mengenai keadaan yang terjadi di masyarakat.

Malang,  Nopember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul……………………………………………………………………………….1

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………...2

Daftar Isi ………………………………………………………………………………… ….3

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………... ...4

1.1  Latar Belakang ………………………………………………………………… ..4

1.2  Rumusan Masalah ………………………………………………………………..4

1.3  Tujuan ……………………………………………………………….. ……….....4

BAB II LADASAN TEORI …………………………………………………….. …………5

2.1 Pengertian Kemiskinan……………………………………………………………5

2.2 Teori Kemiskinan………………………………………………………………....6

2.3 Jenis-jenis kemiskinan…………………………………………………………...12

BAB III PEMBAHASAN ………………………………………………………………….22

            3.1 Hakikat Kemiskinan…………………………………………………………..….22

            3.2 Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia……………………………………...22

            3.3 Ukuran Kemiskinan……………………………………………………………...25

            3.4 Solusi untuk Menghadapi Kemiskinan…………………………………………..26

                        3.4.1 Kebijakan yang Diambil Pemerintah…………………………………..26

                        3.4.2 Solusi Alternatif Pengantasan Kemiskinan…………………………….27

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………..............36

            4.1 Kesimpulan ……………………………………………………………………...36

            4.2 Saran ……………………………………………………………………………..37

Daftar Pustaka .......................................................................................................................38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang luas dan padat penduduk. Secara fisiografis dan geografis, Indonesia merupakan negara yang seharusnya makmur dan strategis. Sebab, berada di daerah tropis yang memiliki tanah subur dan kaya sumber daya alam. Selain itu juga memiliki wilayah laut yang luas dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi laut yang menguntungkan. Namun, berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan masih menjadi masalah yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang harus segera diselesaikan. Sebab, berpengaruh pada berbagai aspek termasuk lingkungan dan aspek sosial.

Kemiskinan merupakan salah satu gambaran bahwa penduduk di Indonesia belum sejahtera. Sedangkan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan hidup bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila. Oleh karena itu, masalah kemiskinan di Indonesia secepatnya harus diselesaikan atau setidaknya dikurangi.

1.2  Rumusan Masalah

1.      Apa yang dimaksud dengan kemiskinan?

2.      Apa yang menjadi ukuran kemiskinan?

3.      Apa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia?

4.      Bagaimana solusi untuk menghadapi kemiskinan di Indonesia?

1.3  Tujuan

1.      Mahasiswa mampu memahami hakikat kemiskinan.

2.      Mahasiswa mampu memahami ukuran kemiskinan.

3.      Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami penyebab kemiskinan di Indonesia.

4.      Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan solusi untuk menghadapi kemiskinan di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah tidak hanya terpenuhinya makanan dasar, perlindungan, perawatan medis, pengamanan, kebiasaan berpikir yang dilandaskan  pada nilai kebebasan manusia. akan tetapi, lebih luas dikatakan bahwa sesungguhnya, kemiskinan adalah keadaan memaksakan kehendak kepada orang lain.

Kemiskinan dapat diartikan pencabuatan penghubung. ”sosial (definisi penghubung) dan kemiskinan juga didasarkan pada budaya lokal ketika menghendaki menyelesaikan problem lokal.

Menurut wikipedia Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".
            Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

Definisi kemiskinan sering dihubugkan dengan konsep keluarga, penyandang dana, pengurusan pajak-pajak, dan hak sebagai hasil dari  upaya kerja.

Kemiskinan adalah ketidakadaan yaitu seseorang yang tidak mempunyai perlindungan, makanan, kesehatan, dan keselamatan. Ini terlepas apakah miskin karena faktor internal maupun faktor eksternal, untuk melihat kemiskinan didunia sampai tingkat domistik kami paparkan beberapa data tentang kemiskinan sebagai berikut:

Ukuran-ukuran Kemiskinan, berdasarkan Biro Pusat Statistik BPS menentukan seorang disebut miskin manakala mendapatkan (2100 kalori per hari). Sayogyo mengukur dengan 1 kg beras per hari. Sedangkan World Bank ($1 per hari). Ukuran di Amerika disebut miskin manakala pendapanya $ 17.050 atau lebih dari 150.000 rupiah.

2.2 Teori Kemiskinan

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdayaguna, signifikan, dan relevan, pengkajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan. Pengupayaan tersebut tentu sangat berarti hingga kemiskinan tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan manusia.

Seperti diketahui, terdapat banyak teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan. Namun jika disederhanakan, setidaknya dalam untuk keperluan penelitian ini, maka terdapat dua paradigma atau teori besar (grand theory) mengenai kemiskinan: yakni paradigma neo-liberal dan sosial demokrat. Kedua paradigama tersebut pertama yang memandang kemiskinan dari kacamata struktural, dan yang kedua secara individual. Pandangan ini kemudian menjadi basis dalam menganalisis kemiskinan ataupun dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang berusaha mengatasi kemiskinan.

1.      Teori Neo-Liberal;

Shannon, Spicker, Cheyne, O’Brien dan Belgrave mengatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang jika pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Ini berarti strategi penanggulangan kemiskinan bersifat “residual” sementara, yang melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Negara akan turut campur ketika lembaga-lembaga di atas tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. Penerapan Jaminan Pengaman Sosial (JPS) di Indonesia adalah contoh nyata pengaruh teori ini.

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu. Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, the Wealth of Nation (1776), dan Frederick Hayek, The Road to Serfdom (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neo-liberal yang mengedepankan azas laissez faire, yang oleh Cheyne, O’Brien dan Belgrave (1998) disebut sebagai ide yang mengunggulkan “mekanisme pasar bebas” dan mengusulkan “the almost complete absence of state’s intervention in the economy.” Secara garis besar, para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan dan/atau pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan prtumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Secara langsung, strategi penaggulangan kemiskinan harus bersifat “residual”, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Peran negara hanyalah sebagai “penjaga malam” yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya (Spicker, 1995; Cheyne, O’Brien dan Belgrave, 1998). Penerapan program-program structural adjustment, seperti Program Jaringan Pengaman Sosial atau JPS, di beberapa negara merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan ini.

Akan tetapi, keyakinan yang berlebihan tehadap keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi yang secara alamiah dianggap akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakdilan sosial mendapat kritik dari kaum sosial demokrat. Pendukung sosial demokrat menyatakan bahwa “a free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation…a society is just when people’s needs are met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated” (Cheyne, O’Brien dan Belgrave, 1998).

2.      Teori Demokrasi Sosial;

Teori ini memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok kepada sumber-sumber kemasyarakatan. Teori Demokrasi Sosial menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara. Karena meskipun teori ini tidak anti sistem ekonomi kapitalis, namun merasa perlu ada sistem negara yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Teori sosial demokrat memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori yang berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran ini muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Sistem negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan “ekonomi manajemen-permintaan” (demand-management economics) gaya Keynesian ini.

Meskipun tidak setuju sepenuhnya terhadap sistem pasar bebas, kaum sosial demokrat tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai evil. Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi. “The welfare state acts as the human face of capitalism,” demikian menurut Cheyne, O’Brien dan Belgrave, (1998).

Pendukung sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikian, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar; melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (choices). Dengan kata lain, kebebasan berarti memiliki kemampuan (capabilities) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihanpilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Menurut pandangan sosial demokrat, strategi kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang, merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori sosial demokrat. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, misalnya, dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan (capabilities) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihanpilihannya (choices). Sebaliknya, ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (dependency) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

Dirumuskan secara tajam, maka dapat dikatakan bahwa kaum neoliberal memandang bahwa strategi penanggulangan kemiskinan yang melembaga merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan. Sebaliknya, pendukung sosial demokrat meyakini bahwa penanggulangan kemiskinan yang bersifat residual, beorientasi proyek jangka pendek, justru merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana saja karena efeknya juga singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan. Apabila kaum neoliberal melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat “kebebasan”, kaum sosial demokrat justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan “kebebasan”, karena membatasi dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan-pilihannya (choices).

3.       Teori Marjinal

Teori Marjinal  berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan  terjadi dikarenakan adanya ‘kebudayaan kemiskinan’ (culture of poverty)  yang tersosialisasi di kalangan masyarakat atau komunitas tertentu.

Oscar Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran teori Marjinal, konsepnya yang terkenal adalah Culture of Poverty. Menurut Lewis, masyarakat di Dunia Ketiga menjadi miskin karena adanya Culture of Poverty (Kebudayaan Kemiskinan), dengan karakter:

1)      Apatis, menyerah pada nasib

2)      Sistem-sistem keluarga yang tidak mantap

3)      Kurang pendidikan        

4)      Kurang ambisi untuk membangun masa depan

5)      Kejahatan dan kekerasan merupakan hal yang lumrah

Ada 2 (dua) pendekatan pererencanaan yang bersumber dari pandangan Teori Marjinal:

1)      Prakarsa harus datang dari luar komunitas.

2)      Perencanaan harus berfokus pada perubahan nilai, karena akar masalah ada pada nilai.

4.       Teori Development

Teori Developmental (bercorak pembangunan) muncul dari teori-teori pembangunan terutama  neo liberal. Teori ini mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi dan masyarakat sebagai satu kesatuan

Ada 3 asumsi dasar dari teori ini:

1. Negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut industrialisasi, modal, kemampuan menajerial, dan prasarana yg di perlukan untuk peningkatan ekonomi

2. Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah ketimpangan

3. Kemiskinan akan hilang dengan sendiri bila pasar diperluas sebesar-besaranya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.

Ketiga asumsi tersebut, terlihat bahwa kemiskinan yang terjadi di kota-kota bukan persoalan budaya, sebagaimana anggapan penganut Teori Marjinal (Cultur of Poverty) melainkan persolana ekonomi dan pembangunan.

Implikasi Teori Developmental pada Perencanaan dan kebijakan:

1. Bahwa rencana-rencana pembangunan harus diarahkan pada kekuatan-kekuatan produksi, efisiensi perkotaan, penghematan skala (economic of scale) dan perolehan modal investasi.

2. Perencanaan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan prasarana yang dapat mengatasi masalah ketimpangan.

3. Perencanaan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

4. Perencanaan-proyek-proyek pemberdayaan masyarakat (community empowerment).

5.       Teori Struktural

Teori ini didasari oleh pemikiran yang berasal dari Teori Dependency (Teori Ketergantungan) yang diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank (1967) “Capitalism and the Underdevelopment in Latin America”, dan juga oleh Teothonio Dos Santos, dan Samir.

Teori Struktural berasumsi bahwa kemiskinan dikota-kota Dunia Ketiga terjadi bukan karena persoalan budaya, dan juga bukan bukan persoalan pembangunan ekonomi, melainkan persoalan struktural, yang hanya dapat dijelaskan dalam konstelasi politik-ekonomi Dunia.

Teori Dependensi mengajukan 3 asumsi utama:

1. Dunia didominasi oleh suatu perekonomian tunggal sedemikian rupa sehingga semua negara di Dunia diintegrasikan ke dalam lingkungan produksi kapitalisme yg menyebabkan keterbelakangan di negara Periphery.

2. Negara-negara Core (Inti) menarik surplus dari negara-negara periphery  melalui suatu matarantai metropolis-satelit.

3. Sebagai akibatnya negara-negara Periphery menjadi semakin miskin, dan negara-negara Core menjadi semakin kaya.

Dengan berdasar pada pemikiran Dependency tersebut, Teori Struktural mengajukan asumsi bahwa kemiskinan di Dunia Ketiga harus dilihat pada suatu konstelasi ekonomi internasional dan struktur politik global yang menerangkan bahwa ketergantungan itulah yang menjadi penyebab negara-negara terkebelakang & masyarakatnya menjadi makin miskin.

Ada 4 (empat) pendekatan Perencanaan yang bersumber dari asumsi-asumsi Teori Struktural dan Dependency:

1. Kemiskinan harus dilihat secara dinamis dari bagaimana usaha dan kemampuan kaum miskin itu sendiri dalam merespon kemiskinan mereka

2. Indikator  kemikinan semestinya merupakan indikator yg komposit dengan unit analisis keluarga (rumah tangga) dan jaringan sosial (social work) yang ada disekitarnya.

3. Konsep kemampuan sosial (social capability) dipandang lebih lengkap dari pada konsep pendapatan.

6.      Teori Artikulasi Moda Produksi

Teori Artikulasi Moda Produksi adalah salah satu teoeri dalam jajaran studi-studi pembangunan yang dikembangkan oleh Pierre-Phillipe Rey, Meillassoux, Terry, dan Taylor, dari pemikiran Karya Karl Marx dan Frederic Engels mengenai Moda Produksi (Mode of Poduction)

Teori ini berasumsi bahwa reproduksi kapitalisme di negara-negara periphery terjadi dalam suatu simultanitas tunggal di mana pada sisi periphery, terjadi artikulasi dari sedikitnya dua moda produksi (moda produksi kapitalis dan moda produksi pra-kapitalis.

Koeksistensi dari kedua  moda produksi tersebut menghasilkan eksploitasi tenaga kerja murah dan problem akses bagi kelompok masyarakat miskin yg masih tetap berada dalam ranah moda produksi pra-kapitalisme atau pra-kapitalis atau non-kapitalis.

Strategi penanganan kemiskinana ditawarkan oleh Teori Artikulasi Moda Produksi  dikenal dengan “person-in-environment”, dan “person-in-situation” yang dianalogikan sebagai strategi “ikan-kail”

1) Memberikan keterampilan memancing

2) Menghilangkan dominasi kepemilikan kolam ikan oleh keleompok elit dalam masyarakat.

3) Mengupayakan perluasan akses pemasaran bagi penjualan ikan.

Teori Artikulasi Moda Produksi melandasai 2 (dua) macam pendekatan: Moderat dan Radikal

Pendekatan Moderat, meliputi:

1) Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial

2) Program jaminan perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.

3) Program-program pemberdayaan masyarakat (Country/ society empowerment).

Pendekatan Radikal  meliputi:

1) Bahwa justeru di dalam masyarakat itu sendiri terjadi ketidak-adilan dan ketimpangan, yang menyebabkan taraf hidup sebagain warna masyarakatnya tetap saja rendeh

2) Karenanya kebijakan yang paling tepat adalah gerakan untuk mengadakan reformasi dan tranformasi terhadap berbagai intitusi yang dianggap kurang menguntungkan kaum miskin.

2.3 Jenis-jenis Kemiskinan

1. Kemiskinan individu

Teori pertama terdiri dari serangkaian penjelasan bahwa individu bertanggung jawab atas kemiskinan yang dialaminya. Secara umum, para pencetus teori ini, yang berhaluan konservatif menyalahkan individu akan kemiskinan yang dialaminya dengan menyatakan bahwa mereka menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri dan dengan pilihan yang tepat, kemiskinan dapat dihindari (dan hal itu juga dapat berulang, variasi lain dari teori ini adalah kemiskinan berasal dari buruknya komunitas genetik seperti tingkat intelegensi yang tidak memadai).

Keyakinan bahwa kemiskinan berasal dari individu sudah lama timbul. Doktrin yang menyamakan kekayaan berasal dari kemurahan Tuhan adalah inti dari ajaran Reformasi Protestan. (Weber,2001) dan orang buta, pincang, atau cacat adalah diyakini sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan munculnya teori Intelegensi turunan pada abad ke-19, aliran genetik berubah menjadi memandang kemiskinan secara rasional dan aliran itu perlahan-lahan menghilang khususnya pandangan terhadap mereka yang memiliki kemampuan terbatas. Buku-buku seperti The Bell Curve (1994) hasil karya dari Herrnstein danMurray adalah pendekatan modern dari penjelasan tersebut diatas. Rainwater (1970, hal 16) secara kritis membahas teori individualistis dalam kemiskinan sebagai ”Perspektif moral” dan memberi catatan bahwaorang miskin adalah orang yang menderita yang diukur dengan tanda Cain. Mereka ditakdirkan untuk menderita, sungguh-sungguh harus menderita, karena kebobrokan mental mereka. Mereka hanya berhak untuk hidup di neraka di atas bumi.

Teori ekonomi yang menyatakan bahwa orang miskin kekurangan dorongan untuk mengembangkan kondisi mereka adalah tema  pada artikel-artikel yang cenderung menyalahkan sistem kesejahteraan yang memberi santunan kepada para orang miskin. Pada artikel di jurnal Cato, ahli ekonomi Gwartney dan McCaleb berpendapat bahwa selama bertahun-tahun perang melawan kemiskinan justru semakin meningkatkan angka kemiskinan itu sendiri (didasarkan pada pengiriman uang tidak secara tunai) pada orang dewasa yang bekerja karena tidak adanya hal yang bisa dijadikan teladan dalam pengeluaran yang digunakan untuk kesejahteraan. Mereka menyimpulkan bahwa penerapan dari sistem ekonomi yang sederhana menjelaskan bahwa masalah yang terdapat dalam perang melawan kemiskinan adalah :

Mereka (Program Kesejahteraan) telah memperkenalkan perlawanan terhadap struktur rangsangan , suatu hal yang dapat menghambat perkembangan diri dan melindungi anti-individu sebagai konsekuensi dari pilihan salah yang mereka pilih. (1985, hal 7).

Hal ini dan pendapat-pendapat yang serupa yang menyatakan bahwa si miskin adalah resiko moral ”juga menyatakan bahwa masalah kemiskinan berlanjut menjadi lebih buruk bukan karena kita tidak cukup melakukan sesuatu, akan tetapi karena kita terlalu banyak melakukan sesuatu yang sia-sia” (Gwartney dan McCaleb, 1985 hal15).Model pendekatan ekonomi mereka akan memecahkan masalah kemiskinan dengan mengasumsikan bahwa penalty terhadap orang miskin cukup ampuh sehingga membuat orang tidak akan memilihnya (dan sistem kesejahteraan dibatasi bagi mereka yang menderita cacat atau dengan kata lain tidak mampu bekerja).

Versi kritik yang sedikit lebih besar dari teori kemiskinan individualistis berasal dari nilai-nilai individual orang Amerika – mitos Horatio Alger bahwa setiap individu dapat meraih kesuksesan dengan ketrampilan dan kerja keras, dan motivasi dan ketekunan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan (lihat Asen, 2002, hal 29-34). Literature bantuan sendiri memperkuat kepercayaan bahwa kegagalan individu dikarenakan karena mereka tidak mencoba dengan keras. Frank Bettger (1977, hal 187-188) dalam tradisi Dale Carnegie, menjelaskan bagaimana dia mendapat daftar tujuan perbaikan sendiri yang memfokuskan dan menjadisalah satu salesman yang paling sukses dan bayaran termahal di Amerika. Dia terus mengatakan bahwa setiap orang dapat meraih sukses dengan sebuah formula yang mudah – memfokuskan pada tujuan dan kerja keras.  Dengan ekstensi literature ini mengimplikasikan bahwa orang-orang yang tidak sukses harus menghadapi fakta bahwa mereka sendiri bertanggung jawab atas kegagalan mereka sendiri.

2. Kemiskinan kultural

Akar teori kedua kemiskinan itu sendiri menyebabkan “Kultur Kemiskinan”. Teori ini kadang-kadang berkaitan dengan teori kemiskinan individu atau teori-teori lain yang akan diperkenalkan sebagai berikut, tetapi saat ini teori itu telah meluas untuk di diskusikan bahwa fitur spesialnya seharusnya tidak diminimalisir. Teori ini menyarankan bahwa kemiskinan diciptakan oleh transmisi antar generasi dari kumpulan kepercayaan, nilai-nilai, dan kerampilan yang secara sosial akan tetapi dilakukan secara individual. Individu tidak perlu untuk dipersalahkan karena mereka korban dari disfungsi subkultur dan kultur mereka sendiri.

Sosilog Amerika telah lama terpesona oleh subkultur para imigran dan juga par a penghuni yahudi sebagaimana kekayaan dan kekuatan mereka. Kultur secara social dijalankan dan di abadikan, merefleksikan interaksi individual dan komunitas. Interaksi social tersebut membuat teori “Kultur Kemiskinan” berbeda dari teori “Individual” yang secara eksplisit berkaitan dengan kemiskinan bagi kemampuan individu dan motivasi. Secara teknis, kultur kemiskinan adalah subkultur orang-orang miskin di perkampungan, daerah-daerah miskin atau konteks social dimana mereka mengembangkan kumpulan pembagian kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma untuk tingkah laku yang terpisah tapi melekat pada kultur masyarakat utama.

Oscar Lewis adalah salah satu penulis utama untuk mendefinisikan kultur kemiskinan sebagai kumpulan kepercayaan dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dia menulis,

Sekali kultur kemiskinan telah ada dan menjadi nyata maka kemiskinan itu cenderung akan diabadikan sendiri. Dengan berjalannya waktu anak-anak miskin sekitar enam atau tujuh mereka biasanya akan menyerap tingkah laku dasar dan nilai-nilai subkultur mereka. Yang kemudian secara psikologis tidak siap untuk mengambil manfaat penuh dari perubahan kondisi atau perbaikan kesempatan yang mungkin dapat berkembang dalam kehidupan mereka. (Scientific American, Oktober 1966 dikutip dalam Ryan, 1976, hal 120).

Kultur-kultur disosialiasikan dan dipelajari, dan salah satu penyewa pembelajaran teori adalah dengan memberikan penghargaan bagi orang-orang yang mempelajari apa yang ditujukan. Teori kultur kemiskinan adalah program anti kemiskinan pemerintah menganugerahi orang-orang memanipulasi kebijakan untuk bertahan pada kemakmuran. Dasar argumen konservatif seperti Charles Murray dalam Losing Ground (1984) adalah kemakmuran pemerintah yang mengabadikan kemiskinan dengan mengijinkan sebuah siklus “Penurunan Kemakmuran” dimana keluarga miskin berkembang dan mewariskan ketrampilannya kepada yang lain untuk mengerjakan system dari pada untuk mendapatkan pembayaran kerja. Hasil jaringan teori kemiskinan ini digabungkan oleh Asen (2002 hal 48) dalam frase perseptif, “dari perang kemiskinan menuju perang kemiskinan”.

Teori kemiskinan ini berdasarkan pada pengabadian nilai-nilai cultural yang penuh dengan kontroversi. Tidak seorangpun yang memisahkan bahwa orang-orang miskin memiliki subkultur atau bahwa sub kultur dari orang-orang miskin adalah perbedaan dan mungkin detrimental. Usaha ini melebihi apakah penyebab-penyebab dan hukum-hukum menjadi bagian sub kultur kekayaan. Daniel Patrick Monynihan menemukan konsep utama yang dapat diaplikan untuk pembelajarannya dari kekayaan Black dari awal tahun 1960an dan di kaitkan dengan kekayaan Black untuk secara luas ”yang tidak dapat berfungsi” di dalam keluarga Afrika Amerika yang ditemukan di pusat kota. Valentine (1968, hal 20) mengkritisi E. Franklin Frazier, yang dengan Daniel Patrick Mynihan (1965) menjabarkan budaya orang miskin negro sebagai sebuah ”Kekacauan Imoral yang di bawa oleh dis integrasi bangsa dan budaya kulit hitam dibawah tekanan arus urbanisasi”

Dalam situasi sub kultur penjelasan budaya orang miskin adalah lebih bersifat simpatik atau menarik. Contohnya: banyak pelajar-pelajar dari kaum liberal memahami problematika kultur bahwa orang amerika asli mencoba berhadapan untuk menyatu denagn sistem dari golongan dari kelas menengah. Secara berlawanan, setelah banyak generasi yang kita sebut dengan pergerakkan ”kepahlawanan” dari kelompok imigran italia atau suku Irish  dan kemauan mereka untuk menerima bekerja keras dan berusaha untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka di bidang sosial ekonomi. Kita melupakan diskriminasi budaya yang mereka hadapi untuk menghindari ketidakcocokan dari mulai generasi mereka datang. Sekarang ini, sub kultur memberikan penghargaan bagi pendidikan yang lebih tinggi dan kewirausahaan antara kelompok imigran India dan Asia adalah diberikan sebuah contoh bagaimana subkultur dapat bekerja di kelompok-kelompok yang bervariasi untuk mencoba menghilangkan kekayaan.

3.Kemiskinan struktur politik dan ekonomi

Dimanapun teori kemiskinan pertama ”individualistik di advokasi oleh para pemikir konservatif dan yang kedua adalah melalui pendekatan budaya liberal, yang ketiga adalah dimana kita tahu teori sosial terbaru. Para penteori didalam tradisi ini melihat tidak kepada individu sebagai sumber dari kemiskinan tetapi dari sisi ekonomi, politik dan sistem sosial yang menyebabkan seseorang mempunyai kesempatan yang terbatas dan sumber-sumber lain dengan usaha untuk mendapatkan pendapatan dan penghidupan yang layak. Penelitian dan teori ini menekankan kepada problematika yang sering terjadi yang dicatat oleh Rank, Yoon, & Hirschl : ”Para peneliti kemiskinan memiliki dampak yang difokuskan kepada siapa yang kehilangkan sumber-sumber ekonomi, lebih banyak daripada mengacu kepada fakta bahwa usaha-usaha produksi kalah dalam tempat pertama”

Pada abad ke-19 intelektual sosial mengembangkan sebuah pergerakan yang kuat pada teori individu dengan menjabarkan bagaimana sistem sosial dan ekonomi dikembangkan dan dikreasikan dengan situasi kemiskinan individu. Sebagai contoh, Marx, menunjukan bagaimana sistem ekonomi kapitalis dikembangkan dengan sistem pengamanan bagi para pengangguran sebagai strategi yang dicanangkan untuk menjaga tegaknya undang-undang. Kemudian Durkheim, menunjukan bahkan tindakan-tindakan  personil/ tingkahlaku adalah menjadi faktor perantara bagi sistem sosial. Diskriminasi dipisahkan dari ketrampilan seseorang setelah yang lainnya, menjadikan kesempatan sebagai perantara sosial. Didapatkan pada sebuah sistem yang ekstrim, pemikir-pemikir radikal memberikan argumen bahwa sistem ini diluncurkan dan secara radikal harus ditransformasikan.

Banyak dari literatur tentang kemiskinan saat ini menyarankan bahwa sitem ekonomi harus disusun kembali seperti halnya sebuah cara bahwa orang-orang miskin itu jatuh karena keputus asaan dan bagaimana mereka tetap memiliki harapan. Secara terpisah masalah ini menjadi faktor harga minimum yang tidak dapat mengijinkan penduduk asli atau keluarga mereka untuk secara ekonomi mendapatkan kepuasan tersendiri (Jencks, 1996, p.72).

Problem kemiskinan pekerjaan ini secara meningkat dilihat sebagai masalah yang dikaitkan pada nilai-nilai struktur keluarga miskin dari mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dipermasalahkan dengan jumlah yang terbatas dari pekerjaan disamping para pekerja dan keberhasilan tingkat pertumbuhan pada sektor-sektor yang mendukung ketrampilan pekerjaan yang lebih rendah (Tobin, 1994). Secara kebetulan penelitian ini menunjukan bahwa ketersediaan pekerjaan untuk menurunkan pendapatan seseorang adalah sama seperti yang telah didapat, tetapi nilainya bahwa para pekerja dapat bekerja dari pekerjaan tersebut yang telah mengalami kegagalan. Selain itu, rangkaian keuntungan termasuk peduli kesehatan dan promosi menjadi jarang sebagai keahlian para pekerja yang lebih rendah. Perubahan hubungan ekonomi tersebut didokumentasikan oleh Blank (1997) dan Quigley (2003) yang menunjukan cara pengembangan sistem meningkat dengan menghadapi problem-problem yang sulit untuk siapapun yang ingin bekerja.

Eliminasi dari berbagai macam hambatan pekerjaan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan yang memfokuskan kepada pelatihan kekuatan manusia secara ekstensif dan program-program lain, kesuksesan generasi substansial tetapi juga kegagalan yang bersifat merugikan. Bagaimanapun, walaupun kepentingan dari sebuah nilai pendidikan yang penting, pendapatan per siswa dalam keuntungan yang lebih kecil disamping mereka yang diberikan keuntungan yang lebih besar terutama pada siswa yang lebih kaya, para guru lebih kecil dilatih untuk dapat lebih menerima hal itu, buku-buku juga sering kadaluarsa atau supplai yang terbatas, jumlah yang sedikit dan juga kultur belajar yang dibawah rata-rata. Kegagalan sistem pada sekolah-sekolah ini selanjutnya dipikirkan untuk menjadi alasan kemiskinan seseorang yang memiliki prestasi di bidang hukum, jumlah para lulusan yang masih miskin sedikitnya mereka yang mendapatkan kesempatan pendidikan lebih tinggi (Chubb&Moe, 1996).

Sebuah hambatan paralel eksis dengan sistem politik dimana minat dan partisipasi dari orang miskin ini bersifat tidak mungkin ada atau menolak. Penelitian terbaru mengkonfirmasikan hubungan antara kekayaan dan kekuasaan, dan menunjukan bagaimana orang-orang miskin kurang dilibatkan dalam diskusi-diskusi politik sehingga minat mereka tidak muncul didalam proses politik dan mereka tertinggal dalam berbagai macam level. Pasangan ini adalah dengan diskriminasi radikal, kegagalan orang-orang miskin yang berpengaruh didalam sistem politik dan mereka mungkin menggunakan keuntungan-keuntungan ekonomi dan keadilan.

Kategori terakhir dari sistem kerusakan diasosiasikan dengan kemiskinan yang dihubungkan untuk kelompok-kelompok manusia yang masih diberikan stigma sosial karena ras, jender, ketidakmampuan, agama atau perbedaan kelompok,yang memicu mereka untuk membatasi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan masing-masing personal. Tidak ada upaya untuk memerangi kemiskinan yang dapat dilakukan tanpa mengakui kesalahan kelompok yang mencakup terjainya diskriminasi yang dilakukan sehingga membatasi kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Proses untuk memperkuat hak-hak bagi kaum minoritas yang barada dalam kemiskinan sedang berlangsung, dimana inisiatif hukum dan reformasi kebijakan publik harus bekerja dengan upaya untuk merubah sikiap masyarakat umum.

4. Kemiskinan Geografi

Kemiskinan di daerah pedesaan, kemiskinan geto, daerah yang tidak mempunyai investasi, kemiskinan di daerah selatan, kemiskinan di dunia ketiga, dan perbedaan-perbedaan lain yang diwujudakan denga karakteristik kemiskinan yang timbul secara terpisah dari teori-teori yang lain. Walaupun teori-teori kemiskinan yang berdasarkan pada daerah geografis mendukung teori-teori yang lain, teori regional ini menekankan fakta bahwa orang-orang, institusi dan kebudayaan-kebudayaan di daerah tertentu menimbulkan kekurangan sumber daya objektif

Seperti yang dijelaskan oleh Shaw (1996, halaman 29), “Ruang bukanlah latar belakan kapitalisme, akan tetapi lebih direstrukturisasi oleh kapitalisme tersebut dan mengkontribusikan kelangsungan sistem tersebut. Lingkup geografi kemiskinan adalah ekpresi ruang dari system kapitalisme”.

Kemiskinan tersebut lebih kuat di beberapa area adalah observasi lama, dan penjelasan-penjelasan yang berlebihan dalam literatur pembangunan tentang mengapa kurangnya daerah-daerah tertentu dasar ekonomi kurang dapat berkompetisi. Penjelasn-penjelasan terbaru termasuk ketiadaan investasi, kedekatan terhadap sumber-sumber alam, kepadatan, difusi inovasi, dan factor-faktor lain( lihat Morrill & Wohlenberg, 1971, halaman 57-64). Dalam review literature yang cermat mengenai kemiskinan desa, Weber dan Jensen (2004) menjelaskan bahwa dalam literature yang terbaru menemukan sebuah” pembagian desa” yang berada dalam kemiskinan, akan tetapi efek ruang tidaklah sejelas seperti yang terisolasi dari efek-efek individual yang diperlukan untuk kepercayaan diri. Goldsmith dan Blakely mengajukan sebuah perspektif tentang komprehensif tentang keterkaitan antara pembangunan dan kemiskinan dalam konteks urban. Dalam bukunya,Separate Societies, mereka berargumentasi bahwa proses penggabungan pergerakan rumah tangga dan pekerjaan jauh dari area-area miskin di pusat-pusat kota dan daerah-daerah pedesaaan yang menciptakan sebuah “pemisahan kerja, tempat tinggal, dan ekonomi, kehidupan social dan politik” (1992, halaman 125). Proses-proses tersebut seperti yang telah didiskusikan sebelumnya dilipat gandakan oleh pengabaian rasisme dan politik local yang tumbuh dengan subur.

Salah satu perspektif teoritis dalam ruang konsentrasi kemiskinan berasal dari teori pengelompokn ekonomi. Yang biasanya digunakan untuk menjelaskan pentingnya kelompok-kelompok industri yang kuat (Bradshaw, King, & Wahlstrom, 1999) pengelompokan menunjukkan seberapa dekat firma-firma serupa yang menarik pelayanan-pelayanan suportif dan pasar-pasar., yang nantinya akan lebih menraik banyak firma. Kebalikannya, kedekatan kemiskinan dan kondisinya mendorong menuju kemiskinan atau konsekuensi area-area yang menarik kelompok-kelompok bisnis, menjauhkan diri dari komunitas-komunitas yang miskin. Harga-harga perumahan yang rendah di lokasi-lokasi tersebut akan dapat menarik lebih banyak orang-orang miskin, contohnya, mendorong ketiadaan investasi perumahan oleh pemilik-pemilik bangunan. Di dunia yang terdapat criteria untuk investasi adalah ‘lokasi, lokasi, lokasi, maka tidaklah beralasan untuk dapat menjajaki investasi menuju lingkungan, komunitas, dan area-area yang sebelumnya sudah menjadi investasi yang substansial, daripada meninggalkan area-area yang kurang menarik.

Pengertian teoritis yang kedua adalah dari teori tempat pusat dan pengujian pertumbuhan urban akan keterkaitan “ekologi manusia” yang mengikuti aliran ilmu pengetahuan dan capital (Rural Sociological Society, 1990 halaman 71-74). Seperti yang telah dijelaskan oleh Niles Hansen (1970), area-area pedesaan seringkali menjadi pemeberhentian terakhir teknologi, dan rendahnya upah dan harga kompetitif yang mendominasi produksi. Infrastruktur mendorong pembangunan sumber daya manusia, akan tetapi jika infrasruktur itu kurang, aktivitas ekonomi yang melumpuhkan tersebut mungkin menggunakan sumber-sumber tersebut. Tempat-tempat yang tertinggal (Lyson & Falk, 1992) mengakibatkan kompetisi terbesar dalam restrukturisasi ekonomi karena pekerjaan-pekerjaan dalam kategori ini sepertinya lebih bergerak ke negara yang kurang berkembang. Peningkatan isi literature menghadapi landasan area-area menguntungkan untuk lebih berkembang daripada area-area yang kurang menguntungkan  bahkan dalam periode pertumbuhan ekonomi umum dan maka akan ada beberapa “cucuran-kebawah” tetapi tidak setara dengan ekonomis-ekonomis klasik yang akan dapat kita percayai (Rural Sociological Society, 1990, halaman 114-119).

Perspektif ketiga melibatkan migrasi-keluar selektif. Dalam salah satu bagian buku Wilson, The Truly Disadvantaged (1987), menjelaskan bahwa orang-orang dengan level pendidikan tertinggi, ketrampilan yang terbaik, wacana yang luas, dam kesempatan yang paling ekstensif adalah orang-orang yang bermigrasi dari wilayah kampung dilokasi suatu pusat kota menuju ke tempat- tempat lain. Ditambahkan, dia berpendapat, bahwa orang-orang yang berbeda ini adalah model peranan terbaik dari sebuah komunitas dan seringkali pemimpin-pemimpin pemerintahan. Kemiskinan pedesaaan secara atribut yang sejenis untuk diseleksi migrasi-keluar. Kepadatan populasi (baik kepadatan desa yang rendah dan akibat negatif dari tingginya kepadatan) adalah bagian lain dari sebuah teori pertumbuhan isi lingkup variable dalam pengetahuan social yang menggunakan alat GIS untuk melacak kesempatan dinamis ruang dan kemiskinan (Bradshaw & Muller, 2003)

5.Kemiskinan Akumulatif

Empat teori terdahulu mendemonstrasikan adanya kompleksitas sumber-sumber kemiskinan dan varietas strategi dalam menghadapinya. Teori akhir kemiskinan  lebih lanjut akan lebih kompleks dan pada beberapa tingkat akan membangun komponen dari setiap teori-teori lain yang akan terlihat oleh individu dan komunitas mereka sebagai pilinan kesempatan dan masalah, dan suatu masalah yang mendominasi maka akan menutup kesempatan lainnya dan membentuk kumpulan masalah yang akan membuat respon efektif yang hamper tidak mungkin terjadi (Bradshaw, 2000). Penjelasan peredaran secara eksplisit terlihat pada situasi individu dan sumber-sumber komunitas sebagai ketergantungan secara mutual dengan ekonomi yang labil, sebagai contoh, menciptaka individu-individu yang kurang memiliki sumber daya untuk berpartisipasi dalam ekonomi, maka akan membuat keberlangsungan ekonomi menjadi lebih sulit bagi komunitas yang masyarakatnya membayar pajak lebih sedikit.

Teori ini mengambil dari teori ekonomi asli Myrdal (1957, hal 23) yang mengembangkan sebuah teori tentang  “keterkaitan sirkulasi, ketergantungan dengan proses penyebab kumulatif” yang dapat membantu untuk menjelaskan ekonomi yang belum berkembang dan berkembang. Myrdal menjelaskan bahwa seseorang dan komunitas yang baik saling bergantung dalam aliran konsekuensi negative, dan bahwa penutupan sebuah pabrik/ krisis lain dapat menyebabkan masalah bagi seseorang dan komunitas termasuk migrasi orang-orang dari sebuah komunitas. Jadi ketergantungan factor-faktor secara actual menciptakan kemiskinan yang mendorong sebuah penolakan siklus yang telah dimulai.

Di suatu tempat dimana siklus kemiskinan telah dijelaskan secara benar dalam sebuah buku tentang pendidikan pedesaan oleh JonathanSher (1977) yang memfokuskan pada sebuah siklus dimana pendidikan dan pekerjaan dalam interaksi sebuah level komunitas dan individu untuk membentuk pilinan ketiadaan investasi dan penolakannya, sedangkan dalam komunitas yang lebih maju factor-faktor serupa tersebut berkontribusi untuk membangun dan kemakmurannya. Contohnya, pada level komunitas, kurangnya kesempatan pekerjaan akan mendorong migrasi- keluar, penutupan toko-toko grosir, dan penurunan pendapatan pajak local akan mendorong kemerosotan sekolah-sekolah sehingga akan menghasilkan para pekerja yang kurang terlatih, firma-firma besar tidak akan mampu untuk menyediakan teknologi dan bagi ketidakmampuan untuk merekrut firma-firma baru dalam area tersebut, sehingga akan mengundurkan lebih banyak generasi pekerja yang kurang terlatih.

Siklus ini akan terjadi berulang kali pada level individu. Kurangnya pekerjaan akan menyebabkan kurangnya konsumsi dan belanja dikarenakan oleh ketidaksetaraan pendapatan dan oleh karena ketiadaan tabungan, hal itu berarti bahwa individu-individu tersebut tidak dapat menginvestasi pelatihan, dan individu-individu yang kemampuannya kurang untuk dapat berinvestasi dalam bisnis-bisnis atau untuk memulai usaha mereka sendiri, maka akan menyebabkan kurangnya ekspansi, erosi pasar, dan ketiadaan investasi sehingga kesemua factor tersebut akan dapat menyebabkan ketidak setaraan dalam komunitas. Masalah-masalah kesehatan dan ketidakmampuan untuk membayar pengobatan preventif, diet yang baik dan tinggal dilingkungan yang sehat menjadi beberapa alasan bagi orang miskin selanjutnya jauh tertinggal dibelakang. Ditambahkan , siklus kemiskinan berarti bahwa orang-orang yang kurang cukup pendapatannya maka ia akan gagal berinvestasi dalam pendidikan anak-anaknya. Anak-anak mereka tidak akan belajar dengan baik di sekolah-sekolah dengan kualitas yang jelek, dimasa depan mereka akan jauh terbelakang.

Penjelasan singkat siklus kemiskinan ini ada dalam teori-teori terdahulu. Teori ini menunjukan bagaimana orang-orang menjadi tidak bermanfat dalam konteks social mereka, yang selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan psikologis pada tingkat individu. Berbagai macam faktor struktur dan politis dalam teori siklus saling memnperkuat satu sama lain, dengan faktor-faktor ekonomi yang berkaitan dengan masyarakat dan variable-variabel politik dan sosial. Mungkin hal ini adalah nilai terbesar dan mungkin secara eksplisit berkaitan dengan factor-faktor ekonomi pada level individu dengan factor-faktor struktur yang bekerja pada sebuah level geografis. Sebagai teori kemiskinan, teori siklus menunjukan bagaimana masalah-masalah kumulatif tersebut berlipat ganda dan hal ini mendorong spekulasi sehingga jika salah satu rantai dalam pilinan tersebut rusak, maka siklus tersebut tidak dapat dilanjutkan. Masalahnya adalah bahwa rantai-rantai tersebut sulit untuk dirusak karena setiap rantai tersebut diperkuat oleh bagian-bagian lain dari sistem pilinan tersebut.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Hakikat Kemiskinan

Kemiskinan adalah tidak hanya terpenuhinya makanan dasar, perlindungan, perawatan medis, pengamanan, kebiasaan berpikir yang dilandaskan  pada nilai kebebasan manusia. akan tetapi, lebih luas dikatakan bahwa sesungguhnya, kemiskinan adalah keadaan memaksakan kehendak kepada orang lain.

Kemiskinan dapat diartikan pencabuatan penghubung. ”sosial (definisi penghubung) dan kemiskinan juga didasarkan pada budaya lokal ketika menghendaki menyelesaikan problem lokal.

Menurut wikipedia Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.

3.2 Faktor Penyebab Kemiskinan Di Indonesia

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.
1. Tingkat dan laju pertumbuhan output

2. Tingkat upah neto
 3. Distribusi pendapatan
 4. Kesempatan kerja
 5. Tingkat inflasi
 6. Pajak dan subsidi
 7. Investasi
 8. Alokasi serta kualitas SDA
 9. Ketersediaan fasilitas umum
 10. Penggunaan teknologi
 11. Tingkat dan jenis pendidikan
 12. Kondisi fisik dan alam
 13. Politik
 14. Bencana alam
 15. Peperangan

Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di antaranya:

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut

Hartomo dan Aziz (1997) yaitu :

1). Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2). Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3). Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

4). Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5). Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6). Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Menurut Kartasasmita dalam Rahmawati (2006), kondisi kemiskinan dapat

disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu :

1. Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan meyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

2. Rendahnya Derajat Kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan

fisik, daya pikir dan prakarsa.

3. Terbatasnya Lapangan Kerja

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

4. Kondisi Keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Menurut Suryadiningrat (2003), kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.

Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya :

1) keengganan bekerja dan berusaha,

 2) kebodohan,

 3) motivasi rendah,

4) tidak memiliki rencana jangka panjang,

5) budaya kemiskinan, dan

6) pemahaman keliru terhadap kemiskinan.

Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari

ketidakmampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat : 1) ketidakpedulian

orang mampu kepada orang yang memerlukan atau orang tidak mampu dan 2)

kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.

Nasikun dalam Suryawati (2005) menyoroti beberapa sumber dan proses

penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu :

1) Pelestarian Proses Kemiskinan

Proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.

2) Pola Produksi Kolonial

Negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

3) Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Adanya unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.

4) Kemiskinan Terjadi Karena Siklus Alam.

Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

5) Peminggiran Kaum Perempuan

Dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.

6) Faktor Budaya dan Etnik

Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

3.3Ukuran Kemiskinan

Para politisi dan pemerintah masih saja disibukkan oleh perdebatan mengenai validitas angka-angka kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia.

Bank Dunia pada 2007 menggunakan ukuran US$ 2 -PPP (purchasing power parity )/kapita/hari . Dengannya angka kemelaratan mencapai 105,3 juta jiwa (45,2%) atau lebih rendah dari angka pada 2006 yang mencapai 113,8 juta jiwa (49,6%).

BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 mencapai 39,05 juta (17,75 persen) atau meningkat sebesar 3,95 juta dari data tahun sebelumnya.

Ukuran kemiskinan yang dianut oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dengan standar Bank Dunia, ternyata secara empiris acap kali "tidak bisa atau kurang tepat" menjelaskan fenomena kemiskinan. Terutama, membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan.

Pengukuran kemiskinan dengan standar Bank Dunia didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), di mana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan.

Namun terbukti, tidak semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sen Poverty Index (SPI) yang merupakan formula untuk mengukur indeks kemiskinan, ternyata tidak mampu mengukur tingkat kesejahteraan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan prosentase penduduk miskin, melainkan dimensi yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan seberapa parah kemiskinan tersebut.

Data kemiskinan yang baik dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

3.4 Solusi untuk Menghadapi Kemiskinan Di Indonesia

3.4.1 Kebijakan yang Diambil Pemerintah                         

·           Mengadakan reformasi dan tranformasi terhadap berbagai intitusi yang dianggap kurang menguntungkan kaum miskin

·         Bahwa rencana-rencana pembangunan harus diarahkan pada kekuatan-kekuatan produksi, efisiensi perkotaan, penghematan skala (economic of scale) dan perolehan modal investasi.

·          Perencanaan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan prasarana yang dapat mengatasi masalah ketimpangan.

·         Perencanaan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

·         Perencanaan-proyek-proyek pemberdayaan masyarakat (community empowerment).

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :
a. Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan
b. Intervensi jangka menengah dan panjang meliputi: Pembangunan sektor swasta, Kerjasama regional, APBN dan administrasi, Desentralisasi, Pendidikan dan Kesehatan Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan.

3.4.2 Solusi Alternatif Pengentasan Kemiskinan 

Hakikat pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Namun, seringkali kronologi yang diterapkan tidak netral terhadap initial endowment petani, maka tidak semua petani dapat langsung memanfaatkan atau terlibat dalam program-program pembangunan pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut, program pembangunan pertanian yang langsung terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang perlu diimplementasikan adalah berupa pembagian benih atau bibit tanaman dan hewan bagi pengembangan di daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus seperti daerah lahan kering marjinal, daerah transmigrasi dan daerah pantai, Kasryno dan Suryana, (1987).

Badan Pusat Statistik (2005), menjelaskan bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan, diantaranya adalah melalui kebijakan makro ekonomi, pendekatan kewilayahan, dan pendekatan pemenuhan hak-hak dasar kebutuhan manusia. Kebijakan makro ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pendekatan kewilayahan yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan

adalah dengan percepatan pembangunan perdesaan, pembangunan perkotaan,

pengembangan kawasan pesisir, dan percepatan pembangunan di daerah

tertinggal. Strategi penanngulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pendekatan pemenuhan hak-hak dasar adalah dengan melakukan pemenuhan hak atas pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi, kegiatan usaha produktif, perumahan air bersih dan rasa aman.

Menurut Saharia (2003), paradigma baru dalam penanggulangan

kemiskinan yaitu melakukan pembangunan perdesaan, dimana pertanian diposisikan sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan dan hasil yang memadai. Pertanian dapat menjadi sumber pendapatan yang memadai apabila setiap program melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang ada di wilayah perdesaan (sekitar 75%) dari total penduduk dan tentunya disesuaikan dengan

potensi yang dimiliki dalam hal ini potensi sumber daya manusianya dan potensi sumberdaya alamnya.

Dalam PP No 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan

kemiskinan, terdapat 3 kelompok program penanggulangan kemiskinan

diantaranya yaitu :

1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat

kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

3) Kelompok program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Selain cara diatas juga ada bebrapa strategi lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Diantaranya adalah:

1.Program Anti Kemiskinan Dari Perspektif Kemiskinan

2. Individual

Praktek pembangunan kemiskinan, melekat pada decade kemakmuran dan kebijakan social, yang secara frekuensi berkaitan dengan program-program yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan berdasarkan pada teori defisiensi individu.  Kunci inisiatif sekarang ini adlah untuk mendorong orang miskin untuk bekerja sebagai tujuan dasar, seperti apa yang disebut oleh Maskovsky “consensus pekerja”. Tentusaja pergerakan ini di dampingi oleh peningkatan perhatian dalam strategi “bantuan sendiri” bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan, strategi tersebut diperkuat oleh eliminasi bentuk bantuan lain (Maskovsky, 2001. hal 472-473). Mengumpulkan kredit pajak pendapatan adalah salah satu aspek strategis untuk meyakinkan orang miskin bekerja meskipun dibawah upah standar.

Namun, dari sebuah perspektif pembangunan komunitas, penujukan kemiskinan dengan pemfokuskan pada karakteristik individual dan pilihan-pilihan yang buruk meningkatkan komflik pundamental dalam filosofi dan apa yang diketahui untuk menuju keberhasilan. Keinginan pembangunan komunitas menjauhkan diri dari penyalahan individu dan program level individu biasanya diletakan pada usaha komunitas dengan pengembangan komunitas yang sangat alami. Jadi, program anti kemiskinan dalam pembangunan komunitas ditujukan untuk menentang strategi-strategi yang menghukum atau mengubah individual sebagai sebuah solusi untuk kemiskinan, meskipun bekerja dengan kebutuhan individu dan kemampuan adalah sebuah objektif konstan. Ketegangan ini akan terjadi dalam pelaksanaan program anti kemiskinan.

Namun, banyak program anti kemiskinan sementara tidak di desain dengan penuh perasaan; mereka menggunkan hukuman dan ancaman hukuman ahar dapat mengubah tingkah laku dan mengeluarkan orang tersebut dari bantuan public (lihat O’Connor, 2001; Quigley; 2003). Cintoh terbaik dari respon ini untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan cara mengurangi jumlah tahun seseorang yang diperlukan dalam bantuan keluarga dan untuk memerlukan partisipasi dalam aktifitas kerja setelah 2 tahun kemakmuran (lihat Levitan et al.,2003, hal 59-72) adalah sebuah inti bagian konservatif secara politis (yang dinamakan secara ironis) Tanggung Jawab Pribadi dan Tindakan Rekonsiliasi Kesempatan Kerja (PRWORA). Ancaman dalam pemutusan bantuan dipercaya dapat mengubah tingkah laku sejak seseorang akan kehilangan bantuan setelah 5 tahun. Program lain yang telah saya pelajari (MERCAP) mengurangi pembayaran bantuan bagi para keluarga jika anak-anak mereka gagal untuk masuk sekolah; hal tersebut diharapkan agar anak-anak akan lulus dari sekolah menengah atas dan tidak akan menjadi generasi lain penerima kemakmuran. Dalam studi ini ditemukan bahwa hukuman sedikit dilakukan untuk mengubah tingkah laku meskipun atensi dari guru-guru dan administrator sekolah membantu untuk mengidentifikasi alasan-alasan yang lebih kompleks untuk keberadaan sekolah yang miskin(Campbell & Wright, 2005).

Namun usaha anti kemiskinan level individual memiliki sebuah komponen sosial. Yang pertama jaringan pengaman yang dapat dipercaya dapat membantu orang-orang yang sebaliknya tidak dapat untuk membantu dirinya sendiri adalah benar-benar tanggung jawab pemerintah. Orang cacat, manula, anak-anak dan bahkan orang yang tidak beruntung adalah bagian dari komunitas, dan tanpa penghakiman, kebutuhan individual mereka dapat dicukupi dengan tindakan kolektif. Sebuah jaringan pengamanan, tanpa konotasi peoratif, adalah sebuah kunci kesopanan. Membuat sebuah jaringan pengamanan dan tersedia diterima secara luas.

Ditambahkan, untuk memperluas bahwa pembuat kebijakan atau para pemimpin program melaksanakan teori kemiskinan tersebut. Hal itu, sepertinya mereka akan mencapai pendekatan pembangunan komunitas untuk memecahkan masalah kemiskinan. Jadi, meskipun pandangan sosial yang luas bagi para individu adalah bertanggung jawab terhadap kemiskinan mereka sendiri, para pengembang komunitas melihat ke teori-teori kemiskinan untuk pendekatan-pendekatan yang lebih positif.

3.Program anti kemiskinan dari sebuah kultur perspektif kekayaan

Dari sebuah perspektif perkembangan masyarakat, apakah alasan teoritis untuk kemiskinan di dalam nilai-nilai dan keyakinan, dipindahkan dan didorong kembali dalam sub kultur pada seseorang yang sudah tidak berbudaya, kemudian usaha lokal anti kemiskinan membutuhkan untuk pelaku yanbg diwawancara untuk menolong perubahan kultur. Sosialisasi ini sebagai kebijakan dimana dapat bekerja dalam tiga cara yang didasarkan pada saran dari Valentine (1968) atas beberapa model yang berbeda tentang kemiskinan teori budaya:

a.       Jika seseorang merasa bahwa kultur miskin dari sistem kepercayaan disfungsional dan pengetahuan pendekatan ini akan memindahkan budaya denagn sebuah kultur fungsional yang lebih mampu mensuport lebih banyak dari pekerjaan di bawah pola pikir yang bersifat produktif, investasi dan tanggung jawab sosial.. Banyak eksperimen dimana mereka dicoba dengan hasil yang bervariasi, perelokasian orang miskin dari pemukiman bangsa Ghetto menuju kedaerah pinggiran dengan harapan bahwa kultur yang baru akan menolong keluarga dari kemiskinan. (Goetz, 2003 Goering, Feins & Richardson, 2003)

b.      Selain itu pula, jika seseorang berfikir bahwa budaya kemiskinan sebagai sebuah pemahaman dan sub kultur yang tidak produktif dan menghidupkan generasi-generasi kemudian fokusnya akan memberikan support pada pemuda untuk menghentikan ketidak kreatifan kultur detrimental. Sama halnya dengan para pengembang komunitas yang sering dibutuhkan dalam membantu program-program paska sekolah untuk para remaja dimana budaya miskin ini dapat dimonitor dan nilai-nilai sosial yang bersifat positif dapat dibangun walaupun memindahkan para pemuda-pemuda jalanan dari lingkungan buruk mereka dan tingkah laku detrimental (kejahatan/buruk) mereka. Program-program ini merupakan kebijakan yang cukup familiar digunakan (Levian et al., 2003) karena program-program ini diyakini dapat merubah kultur para pemuda sementara nilai-nilai mereka dan norma-norma mereka masih belum terbangun dengan baik.

                              c.  Sebuah pendekatan ketiga pada budaya kemiskinan adalah untuk mencoba bekerja dengan budaya untuk mengembalikan makna dari strategi-strategi kultur yang utama untuk memperbaiki nilai-nilai kepemilikan berkelompok. Sebagai contoh, sebuah pengembang komunitas dapat memperkuat dan membangun nilai-nilai kultural dengan sub kultur pada kemiskinan yang dapat menjadi aset untuk perkembangan ekonomi. Kerjasama kerajian lokal contohnya adalah, program-program yang berada pada bisnis industri dan budaya kecil dan kewirausahaan yang diperoleh di dalam sub kultur sebagai perbedaan pada perpindahan daerah-daerah urban dan kelas menengah dari penduduk asli. Institusi- Institusi dengan kelompok tradisional ini atau strata yang masing-masing saling berkreasi dan mengembangkan bisnis yang di dokumentasikan dengan baik di dalam literatur. Walaupun program-program yang mempromosikan kewirausahaan mikro sebagai bagian dari kemiskinan adalah sering di jual lebih (Gold Stein, 2001), program-program yang bersifat belum nyata dari Grameen Bank sebagai jalan keluar kemiskianan yang mengarahkan pada strategi-strategi persaingahn kultural yang membanguhn kekuatan-kekuatan kelompok.

4.Program anti kemiskinan dari struktur perspektif kemiskinan

Jika masalah kemiskinan adalah sistem yang lebih dari dalam kemiskinan mereka, respon komunitas berkembang harus mengganti sistemnya. Ini sangat mudah dikatakan tapi sulit dikerjakan yang memungkinkan penjelasnnya mengapa banyak program polis kembali pada percobaan untuk mengganti tingkah laku individual. Bagaimana mendapat lebih dari satu pekerjaan meningkatnya sekolah untuk kemiskinan, jumlah pendapatan distribusi pemindahan prasangka diskriminasi dari perumahan, perbankan, pendidikan, dan lingkungan, dan jumlah jaminan partisipasi politik oleh orang miskin?

Pergantian sistem dapat ditentukan pada tiga level. Dari level bawah pergerakan sosial dapat menggunakan tekanan pada bagian dari system yang mudah mendapatkan kritikan untuk memaksa terjadinya sebuah perubahan. Walaupun kebanyakan penelitian menunjukan adanya kemunduran terhadap dukungan gerakan social masyarakat miskin, Rank (2004, hal 189-191) mengemukakan bahwa perubahan dapat dilakukan untuk mendukung adanya pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan system yang lebih efektif semenjak munculnya bagian dalam bukunya yang berbunyi, “ kemiskinan di Amerika memepengaruhi kita semua.” . Masyarakat yang di organisasikan pada tradisi Alinsky (1945) telah membantu mengurangi angka kemiskinan di Negara ini (Rank, 2004 hal 233).

Strategi kedua dalam pembangunan masyarakat untuk melakukan perubahan pada system yang melibatkan penciptaan dan pengembangan badan-badan alternative yang memiliki akses, keterbukaan dan kemauan untuk membantu kaum miskin untuk meraih hidup yang lebih baik.

Akhirnya, perubahan dapat terjadi melalui proses kebijakan (Page & Simmons, 2000) jarak antara kebijakan sosial dan federal dapat disesuaikan dengan menyempurnakan program pengurangan kemiskinan yang meliputi menyediakan lapangan pekerjaan, menaikan upah, memperluas jaringan keamanan menjamin akses yang efektif bagi perawatan kesehatan, dan mengkoordinasi program-program asuransi sosial.

5.Program Anti Kemiskinan dari sebuah Geografi Perspektif Kemiskinan

Sebuah teori geografis kemiskinan mengimplikasikan bahwa respon-respon perlu untuk diarahkan ke dalam kunci dinamis yang mendorong untuk menolak berada dalam area depresi sedangkan area-area lain sedang bertumbuh. Daripada memfokuskan pada individu-individu, bisnis-bisnis, pemerintahan, dan system kemakmuran, atau proses cultural, teori geografis mengarah pada pengembang-pengembang komunitas untuk melihat pada tempat-tempat dan proses-proses yang akan dapat menjadikan mereka dapat menyokong dirinya sendiri. Secara menarik, beberapa komunitas yang kurang bermanfaat di seluruh dunia menemukan jalan keluar dari kemisikinannya dan seperti yang telah ditunjukkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut sulit seperti yang dijleaskan oleh Morrill dan Wohlenberg (1971, halaman 119)

          Beberapa pendekatan diambil untuk membangun area-area geografis yang lebih kuat; contoh- contoh dibawah ini dapat  menunjukkan daripada daftar yang lengkap.

a. Perbaikan kompetisi industri local melalui pembangunan kelompok (Blakely & Bradshaw, 2002) atau pembangunan komunitas kreatif (Florida, 2002)

b. Zona-zona usaha, pembangunan ulang, dan pajak lain-bedasarkan program insentif untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dan saluran investasi pribadi

c. Pencantuman zona, perumahan yang dapat dijangkau, dan program-program serupa yang menggantikan kondisi dalam pembangunan

d. Investasi dalam infrastruktur, termasuk jalan tol antara negara bagian, taman-taman, air, pembuangan limbah, sekolah-sekolah, dan fasilitas-fasilitas public lainnya.

e. Pengaturan komunitas

f. Re-investasi nasional dan regional yang mengubah dana-dana dari satu area ke area yang lain, seperti sebuah komitmen yang membantu Amerika Serikat bagian Selatan untuk dapat berkembang setelah perang dunia kedua.

Pendekatan pembangunan komunitas melalui visi komunitas, perencanaan dan khususnya investasi komunitas yang terpusat untuk membantu mengembalikan area-area yang tidak tertekan dan tempat-tempat dimana kemiskinan merajalela. Karena pengembang-pengembang komunitas memahami komunitasnya, maka usaha mereka seringkali memepengaruhi asset-aset komunitasnya, integrasi pembangunan ekonomi dalam sebuah area dengan rumah dan factor-faktor alokasi ruang yang lain, dan dengan harapan akan terjadi perubahan yang dapat meningkatkan kesempatan bagi para penghuninya.

6.Program Anti Kemiskinan Dari Siklus Perspektif Kemiskinan

Kompleksitas siklus kemiskinan berarti bahwa solusi-solusi tersebut pastilah sama kompleksnya. Kemiskinan memiliki banyak aspek tetapi usaha –usaha anti kemiskinan kita kelihatannya berfokus hanya pada bagian-bagian solusi. Pengembang-pengembang komunitas ahli dalam mengapresiasi ketergantungan bagian-bagian yang berbeda dalam komunitas. Dan solusi mereka adalah mencoba untuk menunjukan isu-isu seperti kemiskinan-kemiskinan dari pendekatan dari berbagai sudut pandang. Langkah-langkah yang diperlukan untuk memecah siklus kemiskinan adalah kompleks. Namun, inisiatif berbagai cabang menawarkan sebuah solusi yang lebih baik untuk menanggulangi kemiskinan daripada pendekatan-pendekatan single. Inisiatif pengembangan komunitas yang berwacana luas dilekatknan pada beberapa program anti kemiskinan yang paling sukses seperti korporasi pembangunan komunitas, proyek-proyek revitalisasi lingkungan local dan usaha-usaha lain yang berakar pada pemecahan masalah dengan manajemen organisasi yang terdiversifikasi. Batasan pertama pada keempat teori kemiskinan mendorong kita untuk melihat lebih dekat pada siklus-siklus. Sebuah langkah penuh dari kemiskinan memerlukan enam elemen ketergantungan kecukupan sendiri yang dapat di identifikasikan dan dijelaskan oleh (Miller et al, 2004) :

a. Pendapatan dan asset-aset ekonomi,

b. Pendidikan dan ketrampilan,

c. Perumahan dan lingkungannya (keselamatan, menarik),

d. Akses untuk perawatan kesehatan dan pelayanan social yang diperlukan lainnya,

e. Keterikatan pribadi yang lebih dekat, sebaik mana jaringan dengan yang lain,

f. Akal pribadi dan kemampuan kepemimpinan.

Sebuah bagian yang esensi dari pendekatan komprehensif ini dalam membantu individu-individu dari kemiskinan adalah bahwa tidak ada jalan bagi public yang dapat melakukan hal tersebut bagi setiap orang tanpa adanya peningkatan capital social dulu diantara komunitas-komunitas atau sub kultur-sub kultur orang miskin tersebut.Miller memiliki keyakinan yang kuat bahwa keterkaitan antar pribadi yang kuat seperti yang ada di desa-desa atau kelompok-kelompok yang terorganisasi dapat membantu yang tidak akan dapat dilakukan oleh para professional. Kuncinya adalah membantu kelompok-kelompok orang miskin tersebut dalam membangun komunitas yang saling mendukung dengan berbagi kepercayaan dan mutualitas. Program ini secara sadar mencari manfaat-manfaat pembangunan capital social (mengikuti Putnam, 2000) berdasarkan “kelompok-kelompok afinitas dimana orang-orang saling berbagi ketertarikan yang sama dari etnik, agama, sejarah agama, tempat tinggal, sumber-sumber persahabatan lain.

Dalam menghadapi tugas yang berlebihan dalam membantu baik orang-orang miskin dan lingkungan tempat tinggal mereka yang miskin, maka tidak ada jawaban yang mudah dalam memecahkan siklus kemiskinan tersebut. Pemetaan asset (Kretzmann & McKnight, 1993) menawarkan sebuah cara untuk mengidentifikasi apapun penguat yang dimiliki komunitas dan untuk menggunakannya dalam memecahkan masalah dengan cara yang paling efektif, organisasi yang telah ada dengan akar dalam komunitas secara umum lebih efektif dalam menjembatani dalam berbagai masalah dalam sebuah komunitas untuk menghadapi siklus kemiskinan dari pada organisasi tunggal baru yang bertujuan.

Program-program pembangunan komunitas membentuk usaha-usaha mereka disekitar tiga focal point untuk memecahkan siklus kemiskinan. Struktur program-program ini, seperti teori siklus itu sendiri, mengkombinasikan antara strategi dan alat dari respon terhadap teori-teori kemiskinan yang lain.

a. Program Komprehensif.

Stategi awal dalam pemecahan siklus kemiskinan adalah dengan membangun program komprehensif. Program komprehensif yang dimaksud termasuk diantaranya adalah berbagai macam pelayanan yang menjembatani anatara kebutuhan individu dan komunitas.

b. Kolaborasi.

Kunci untuk mengatur program-program ekstensif tanpa menjadikannya terlalu tidak terkontrol adalah dengan mengkolaborasikan diantara organisasi-organisasi berbeda dalam menyediakan pelayanan-pelayanan pelengkap adalah dengan kombinasi-kombinasi usaha, output yang lebih besar daripada apa yang dapat mereka lakukan sendiri. Kolaborasi melibatkan jaringan diantara para partisipan, meskipun koordinasi dapat menjadi berbagai macam dari formal ke informal.

c. Pengaturan komunitas.

Akhirnya pengaturan komunitas adalah sebuah alat dimana orang-orang lokal dapat berpartisipasi untuk memahami bagaimana kehidupan pribadi mereka dan komunitas yang baik yang saling terkait. Memecahkan siklus kemiskinan harus melibatkan individual tersebut untuk berpartisipasi dalam sebuah komunitas begitu juga sebaliknya, seperti individual-individual yang memebentuk pilinan yang menurun jika mereka dan komunitasnya berinteraksi dalam siklus kegagalan. Bagi orang miskin, kekuasaan adalah pusat dari masalah ini.

Hal yang menarik dalam pendekatan untuk kemiskinan ini adalah paling sedikitnya yang secara umum dijelaskan pada literature kemiskinan, akan tetapi masyarakat – berdasarkan contoh-contoh yang ada bilamana keberhasilan juga didiskusikan. Tidak terdapat komunitas komprehensif - berdasarkan program pemenuhan sendiri dari pemerintah federal atau Negara-negara bagian lainnya. Apa yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas dan memperbaiki kehidupan orang-orang miskin. Kunci dari kesuksesan tersebut adalah partisipasi yang kuat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kemiskinan adalah tidak hanya terpenuhinya makanan dasar, perlindungan, perawatan medis, pengamanan, kebiasaan berpikir yang dilandaskan  pada nilai kebebasan manusia. akan tetapi, lebih luas dikatakan bahwa sesungguhnya, kemiskinan adalah keadaan memaksakan kehendak kepada orang lain.

2. Penyebab Kemiskinan

Dari beberapa tokoh yang berpendapat dapat disimpulkan bahwa:

1. Rendahnya Taraf Pendidikan

2. Rendahnya Derajat Kesehatan

3. Terbatasnya Lapangan Kerja

4. Kondisi Keterisolasian

5. Pelestarian Proses Kemiskinan

6. Pola Produksi Kolonial

7. Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan

8. Kemiskinan Terjadi Karena Siklus Alam.

9. Peminggiran Kaum Perempuan

10. Faktor Budaya dan Etnik

3. Pengukuran kemiskinan dengan standar Bank Dunia didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), di mana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan.

4. Solusi untuk menghadapi masalah kemiskinan di Indonesia. Ditinjau dari kebijakan pemerintah dapat dilakukan:

·           Mengadakan reformasi dan tranformasi terhadap berbagai intitusi yang dianggap kurang menguntungkan kaum miskin

·         Bahwa rencana-rencana pembangunan harus diarahkan pada kekuatan-kekuatan produksi, efisiensi perkotaan, penghematan skala (economic of scale) dan perolehan modal investasi.

·          Perencanaan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan prasarana yang dapat mengatasi masalah ketimpangan.

·         Perencanaan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

·         Perencanaan-proyek-proyek pemberdayaan masyarakat (community empowerment).

Sedangakan solusi alternatif pengentasan kemiskinan sejalan dengan teori dan macam kemiskinan maka solusi pengentasan kemiskinan membuat lima program anti kemiskinan yaitu program anti kemiskinan dari siklus perspektif kemiskinan individu, kultur, struktur politik dan ekonomi, geografi dan kumulatif.

4.2 Saran

            Kemiskinan di Indonesia harus secepatnya ditangani supaya tidak memperparah kondisi keesejahteraan masyarakat yang semakin lama semakin turun. Seharusnya ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat untuk saling mendukung dalam mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

·         http://blogsuradi.blogspot.com/2013/06/teori-kemiskinan-dan-upaya.html (diakses pada tanggal 27 Nopember 2013)

·         http://bayualfian.blogspot.com/2012/10/teori-kemiskinan-dan-kebiakan-yang-di.html (diakses pada tanggal 27 Nopember 2013)

·         http://jajukal.blogspot.com/ (diakses pada tanggal 27 Nopember 2013)

·         http://rahmatkusnadi6.blogspot.com/2010/10/mobilitas-penduduk.html